Selamatkan Slamet : Diam Bukan Pilihan

“Ketika pohon terakhir ditebang,Ketika sungai terakhir dikosongkan, Ketika ikan terakhir ditangkap, Barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang.”

 

Eric Weiner

Pada Bulan Mei 2017 muncul sebuah petisi di situs change.org bertajuk : Pak @jokowi, Cabut izin PLTP Baturraden dengan jumlah yang menandatangi petisi tersebut sekitar 22.662 pendukung petisi. Jumlah yang lumayan banyak untuk sebuah petisi online lingkungan dalam rangka mempertahankan keseimbangan alam di wilayah Gunung Slamet karena dikhawatirkan dengan adanya pembangunan pembangkit energi listrik geothermal yang berpotensi merusak hutan lindung dan menghilangkan mata air ataupun memperburuk kualitas air yang menjadi sumber penghidupan bagi warga sekitar Gunung Slamet  serta mahluk hidup yang tinggal di dalamnya. Sebut saja kejadian di awal tahun 2017 dimana Curug Cipendok mengalami kekeruhan selama berbulan-bulan dan mengakibatkan warga di daerah Cilongok kesulitan mendapatkan air bersih. Selain itu, Gunung Slamet menyimpan kekayaan seperti banyaknya hewan-hewan endemik yang hanya ada di kawasan Gunung tersebut, Luntur Gunung contohnya. Burung langka yang ditemukan oleh tim pecinta alam dari Unsoed di kawasan hutan tropis terancam keberadaanya karena hewan tersebut cukup sensitif terhadap perubahan lingkungan.

curug-cipendok-yang-airnya-keruh

Sebenarnya sedari tahun 2012 warga sekitar Gunung Slamet sudah mengetahui desas-desus akan didirikannya pembangkit listrik tenaga panas bumi ketika Komunitas Peduli Gunung Slamet menemukan puluhan orang sedang membuat jalan dan menerobos hutan lindung dengan menebang pepohonan secara masif. PT. Sejahtera Alam Energy (PT. SAE) selaku pemenang tender proyek PLTP Baturraden mempunyai kontrak hingga 35 tahun untuk melakukan eksplorasi panas bumi Gunung Slamet yang diproyeksikan akan menghasilkan cadangan panas bumi sebesar 220 megawatt .

PLTP Baturraden sendiri mempunyai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) seluas 24.660 hektar, meliputi Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Tegal dan Kab. Pemalang; yang 90% dari lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Untuk menjalankan operasinya PT. SAE pada 5 Oktober 2016 mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan seluas 488,28 hektar. Sebelumnya pada 22 Agustus 2014, PT. SAE hanya mendapatkan IPPKH dari Kementerian Kehutanan hanya seluas 44 hektar. Investasi proyek tersebut menghabiskan dana sekitar 880 juta US Dollar.

Banyak pegiat lingkungan menyayangkan putusan dari Kementerian Kehutanan dan tindakan Pemkab Banyumas dan Pemprov Jateng yang memberikan izin bagi PLTP Baturraden Gunung Slamet untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi Gunung Slamet terutama kawasan hutan lindung yang sangat rawan longsor dan berada di zona merah. Membabat Gunung Slamet tentunya akan mengancam masyarakat di bawahnya sekaligus juga merusak keseimbangan alam. Masyarakat dipaksa untuk menerima resiko atas kehidupannya untuk kepentingan investor.

Pada pertengahan Juli 2017 sekumpulan celeng (babi hutan) mulai turun gunung dan memakan tanaman ladang warga Dusun Semaya, Desa Sunyalangu Kecamatan Karang Lewas. Fenomena turunnya celeng juga disertai dengan didatanginya kera-kera gunung yang turut merusak tanaman cabai dan sayur-sayuran Warga Kemutug, Baturraden, tentunya hal demikian mengancam warga. Masyarakat memiliki hak mutlak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang asri tanpa dirusak dan dicederai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan dikeluarkannya IPPKH, pemerintah turut serta berkontribusi dalam perusakan lingkungan di Gunung Slamet melalui pembangunan PLTP Baturraden.

Sepanjang tahun 2016 hingga 2017 telah terjadi kerusakan sistem hidrologi di kawasan terdampak seperti yang terjadi di Kecamatan Cilongok. Kali Prukut yang menjadi mata air bagi lima desa mengalami kekeruhan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sumber air bersih, padahal sumber air bersih sangat dibutuhkan bagi warga Cilongok yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya sebagai pengrajin tahu, dima terdapat sekitar 283 pengrajin tahu yang harus kesusahan mendapatkan air bersih. Untuk sehari-hari mereka harus membeli air bersih 5-10 jerigen per hari. Bantuan air bersih baru dikeluarkan oleh Pemkab Banyumas setelah warga mengeluhkan keruhnya sumber mata air Kali Prukut, itupun tidak rutin.

Selama tahun 2001 hingga tahun 2011 telah hilang 1.321 mata air di Kabupaten Banyumas akibat alih fungsi lahan dan perambahan hutan. Potensi hilangnya sumber mata air akan menjadi ancaman serius dan berpengaruh pada ekosistem di Jawa terlebih lagi dengan adanya proyek PLTP Baturraden ini. Berulangkali protes diarahkan kepada pemerintah akan tetapi sepertinya para pemangku jabatan yang berkepentingan tidak mau mendengar suara-suara warga. Pada tanggal 18 Juli 2017 massa berdemonstrasi ke Kantor Bupati Banyumas, akan tetapi Bupati Banyumas, Ir. H. Achmad Husein terkesan cuci tangan. Menurut Husein, semua kewenangan ada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga massa kecewa dan terpaksa menduduki kantor DPRD untuk menyuarakan pencabutan izin pembangunan PLTP Baturraden.

Pemerintah mengklaim PLTP Baturraden sebagai proyek ramah lingkungan, sangat disesalkan justru proyek ramah lingkungan yang digembor-gemborkan hanyalah sandiwara dengan mengorbankan warganya dan berpihak kepada pemodal. Lalu apakah diam adalah pilihan ?

*UPDATE 11-10-2017*

Rilis Aliansi Selamatkan Slamet

Pasca Aksi Respon Cepat

Purwokerto – 11 Oktober 2017

Tragedi penangkapan aksi yang diwarnai kekerasan dari Polres dan Satpol PP Banyumas pada 9 Oktober, mendapat simpati dari Aliansi BEM dan UKM Kampus di Purwokerto. Ratusan massa aksi dari mahasiswa dan masyarakat Banyumas membanjiri Lapangan Alun-alun Purwokerto (10/10). Massa mengecam dan mengutuk tindakan biadab dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

Tim Advokasi Aliansi Selamatkan Slamet, Bangkit Adhi, menyampaikan aksi senin kemarin adalah aksi damai. Tapi disayangkan sekali aparat malah melakukan tindakan yang biadab. Tujuan aksi kami adalah menuntut pencabutan Izin Eksplorasi Panas Bumi milik PT. SAE, yang didasari keresahan yang muncul di masyarakat. “Kami menyuarakan keresahan yang muncul di masyarakat Banyumas. Persimpangan Geriyatri dan Jalan Mesjid menjadi titik orasi sebelum sampai di Depan Kantor Bupati. Sesampainya di Gerbang Kantor Bupati, kita tidak diperbolehkan masuk oleh aparat”, ujar Bangkit. “Pendirian tenda di Depan Gerbang Kantor Bupati merupakan simbol perjuangan masyarakat. Pendudukan ini untuk menunggu kepastian kehadiran Bupati Banyumas. Akan tetapi, aparat meneror massa untuk segera membongkar tenda sebelum jam 6 sore, sebelum aparat sendiri yang membongkarnya. Hingga pada jam 10 malam, terjadilah tragedi berdarah tersebut”, tandas Bangkit.

Marsha Azka, anggota aliansi Selamatkan Slamet menyampaikan, kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang. Tapi hari ini, hak itu telah direngut oleh pemerintah, bahkan kami dipukuli dengan biadab. “Kami hanya menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Hal itu jelas dilindungi oleh undang-undang. Tapi yang terjadi, kami dipukuli dan diinjak-injak seperti hewan”, ujar Azka.


Beny, anggota Persma FH UNSOED, mengalami kejadian naas. Bermaksud meninggalkan lokasi, Beni malah dipukuli dan diciduk aparat. “Sekitar jam 21.30 saya nongkrong di warung kopi. Saya mau ngambil motor yang diparkir di sekitar Kantor Bupati. Eh, saya malah dipukuli sama bapak aparat, terus dibawa ke Polres”, ujar Beny. 

Koordinator aksi Selamatkan Slamet, Catur Sasongko, tak hanya pukulan dan tendangan, Sasongko sempat diumpat kata-kata kasar oleh aparat. “Kalau umpatannya tak contohin, sangat tidak layak. Saya digeret dan dipukuli, sampai baju saya compang-camping seperti ini”, ujar Sasongko, sambil memperlihatkan kondisi bajunya.

Budi Hermawan, Tim Advokat LBH Yogyakarta, menyampaikan saat ini telah terjadi tragedi kemanusiaan terhadap 26 orang berupa represi. “Sampai saat ini kawan-kawan masih menderita kesakitan. Yaitu berupa anggota tubuh lebam, lecet-lecet, kepala bocor, dan telinga sobek”, ujar Budi.

Budi menyampaikan, ada 4 hal yang menjadi catatan untuk aparat, yaitu :

  • Aparat tidak memperhatikan tahapan-tahapan penanganan massa aksi dengan benar.
  • Polres Banyumas tidak punya dasar hukum yang jelas terkait penangkapan massa aksi. Kawan-kawan dicecar banyak pertanyaan sampai jam 4 pagi. Kemudian sampai jam 12 siang, belum ada kejelasan terhadap 26 orang tersebut.
  • Polres Banyumas melakukan salah tangkap orang. Ada 2 orang yang bukan bagian dari massa aksi, tapi malah ikut dipukul dan dibawa ke Kantor Polres Banyumas. Ini bukti bahwa kerja kepolisian serampangan.
  • Menagih janji Kapolres Banyumas mengenai tindak lanjut terhadap kesalahan yang dilakukan bawahannya. Penahanan kendaraan, penahanan barang-barang dan perusakan HP dan kendaraan akan segera ditindaklanjuti. “Posisi kita saat ini, adalah ikut mengawal apa yang terjadi terhadap kawan-kawan kita ini”, tutup Budi.

Tindakan brutal yang dilakukan oleh Polres dan Satpol PP Banyumas merupakan cerminan keberpihakan pemerintah daerah saat ini. Akan tetapi, kami tidak akan gentar menghadapi realita ini. Kampanye, edukasi ke desa-desa, pergelaran panggung kebudayaan dan aksi massa akan semakin kami gencarkan. Kami akan berjuang terus sampai menang!!!
(Aliansi Selamatkan Slamet)

22344100_319957688480451_45786451614367744_n.jpg

#DiamBukanPilihan #LPSKMelindungi

Sumber :

https://www.change.org/p/pak-jokowi-cabut-izin-pltp-baturaden

https://nasional.tempo.co/read/418896/hutan-gunung-slamet-dibabat-buat-proyek-geotermal

http://braling.com/2017/05/kenapa-pltp-gunung-slamet-pantas-ditolak/

http://news.kompas.com/read/2012/10/12/10295762/investor.pltp.baturraden.kantongi.izin.kemenhut

https://www.youtube.com/watch?v=RJA6QMsUeGY

http://www.mongabay.co.id/2017/01/16/air-untuk-penghidupan-warga-karangtengah-tiba-tiba-keruh-ada-apa/

https://www.instagram.com/p/BaF-C1qlaSo/?taken-by=selamatkanslamet

Tulisan ini diikutsertakan dalam lomba karya tulis yang diadakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Untuk informasi sila kunjungi laman https://www.lpsk.go.id

Iklan

2 thoughts on “Selamatkan Slamet : Diam Bukan Pilihan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s